Pemerataan Akses Kesehatan Dibahas di Pertemuan Panja Komisi IX DPR RI dengan Pemprov Riau

RSNEWSROOM - Panitia Kerja (Panja) Komisi IX DPR RI menggelar pertemuan bersama Pemerintah Provinsi Riau dan berbagai pemangku kepentingan daerah di Gedung Daerah Balai Pauh Janggi, Kamis (20/11/2025).

Pertemuan ini bertujuan menghimpun masukan strategis untuk Pembahasan Panja Pengawasan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Masa Persidangan II Tahun Sidang 2025–2026, sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan nasional melalui evaluasi langsung di daerah.

Pertemuan tersebut juga menjadi kesempatan bagi Panja Komisi IX DPR RI untuk meninjau efektivitas penyelenggaraan JKN di Provinsi Riau, mulai dari ketersediaan layanan kesehatan, tantangan implementasi di lapangan, hingga sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memastikan akses layanan yang merata dan berkualitas bagi masyarakat.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, M. Yahya Zaini, dalam sambutannya menegaskan bahwa kunjungan Panja merupakan bagian dari mandat pengawasan terhadap pelaksanaan JKN agar berjalan sesuai regulasi dan mampu menjawab kebutuhan kesehatan masyarakat.

“Pengawasan JKN harus dilakukan secara menyeluruh, mulai dari kualitas layanan, ketersediaan fasilitas kesehatan, hingga kepastian bahwa masyarakat benar-benar mendapatkan manfaat dari program ini. Kami ingin memastikan setiap keluhan dan kebutuhan di daerah dapat ditindaklanjuti secara konkret,” ujar Yahya.

Ia menambahkan bahwa masukan dari daerah menjadi komponen penting dalam proses penyusunan dan perbaikan kebijakan di tingkat nasional.

“Setiap masukan dari daerah akan menjadi dasar kami memperbaiki regulasi, memperkuat sistem, dan meningkatkan responsivitas program JKN,” jelasnya.

Yahya juga menegaskan komitmen Komisi IX dalam mendorong pemerataan akses layanan kesehatan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah yang masih menghadapi kendala infrastruktur maupun keterbatasan tenaga medis.

“Jangan sampai ada masyarakat yang kesulitan mendapatkan layanan hanya karena faktor geografis atau keterbatasan fasilitas. Negara wajib hadir memastikan pelayanan kesehatan yang adil, cepat, dan berkualitas,” tegasnya.

Sementara itu, Asisten II Sekretariat Daerah Provinsi (Setdaprov) Riau, Helmi D, menyampaikan apresiasi atas penyelenggaraan pertemuan tersebut. Menurutnya, kehadiran Panja Komisi IX DPR RI memberi ruang bagi pemerintah daerah untuk menyampaikan kondisi faktual terkait implementasi JKN di Riau.

“Masukan dan evaluasi dari Panja Komisi IX DPR RI sangat penting bagi kami di daerah. Melalui forum ini, kami dapat menyampaikan berbagai persoalan faktual di lapangan, mulai dari keterbatasan fasilitas kesehatan, distribusi tenaga medis, hingga kebutuhan peningkatan layanan bagi masyarakat,” tutup Helmi. (FSY/MCR)