Info Terkini Bencana Sumatera; 1.072 Meninggal, 186 Masih Hilang, 7.000 Luka-luka

RSNEWSROOM - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) kembali memperbarui data dampak bencana banjir dan tanah longsor yang melanda tiga provinsi di Pulau Sumatera, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Bencana yang terjadi secara beruntun ini menimbulkan dampak kemanusiaan dan kerusakan infrastruktur dalam skala besar.

Hingga Jumat (19/12/2025) pukul 19.30 WIB, BNPB mencatat 1.072 orang meninggal dunia dan 186 orang masih dinyatakan hilang. Selain itu, sekitar 7.000 orang dilaporkan mengalami luka-luka, baik ringan maupun berat.

Data tersebut dihimpun melalui dashboard penanganan banjir dan longsor Sumatera milik BNPB yang terus diperbarui seiring proses evakuasi dan pendataan di lapangan.

“Update data per 19 Desember 2025, tercatat korban meninggal dunia sebanyak 1.072 jiwa, hilang 186 jiwa, dan luka-luka sekitar 7.000 jiwa,” tulis BNPB dalam laporan resminya.

Tak hanya menelan korban jiwa, bencana tersebut juga menyebabkan kerusakan masif pada fasilitas publik dan permukiman warga. BNPB mencatat sedikitnya 1.600 fasilitas umum mengalami kerusakan, termasuk 434 rumah ibadah, 219 fasilitas kesehatan, 290 gedung perkantoran, serta 967 fasilitas pendidikan yang terdampak. Selain itu, 145 jembatan dilaporkan rusak, menghambat distribusi logistik dan mobilitas warga.

Kerusakan terparah terjadi pada sektor perumahan. BNPB mencatat sekitar 157.900 unit rumah mengalami kerusakan dengan tingkat yang bervariasi, mulai dari rusak ringan hingga rusak berat. Kondisi ini menyebabkan puluhan ribu warga terpaksa mengungsi dan bergantung pada bantuan darurat pemerintah serta relawan.

Sebagai respons awal terhadap dampak bencana, pemerintah pusat telah menyalurkan bantuan presiden melalui Dana Kemasyarakatan Presiden dengan total nilai Rp 268 miliar. Bantuan tersebut dialokasikan untuk tiga pemerintah provinsi serta 52 kabupaten/kota yang terdampak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan, dana tersebut telah masuk ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing daerah, sehingga dapat segera dimanfaatkan untuk kebutuhan darurat.

“Beberapa hari lalu, Bapak Presiden telah menyalurkan bantuan presiden melalui dana kemasyarakatan presiden sebesar Rp268 miliar. Dana ini masuk ke APBD tiga provinsi dan 52 kabupaten/kota yang terdampak bencana,” kata Suahasil dalam konferensi Pers APBN KiTa di Kementerian Keuangan, Jakarta.

Ia memerinci, setiap kabupaten/kota menerima alokasi  miliar, sementara masing-masing provinsi memperoleh Rp 20 miliar. Skema ini dirancang untuk memberikan ruang fiskal cepat bagi pemerintah daerah agar dapat segera memenuhi kebutuhan mendesak masyarakat, seperti penanganan pengungsi, logistik, layanan kesehatan, hingga perbaikan fasilitas vital.

“Dana tersebut langsung masuk ke APBD, sehingga pemda bisa segera mengeksekusi belanja tanpa menunggu proses tambahan,” ujarnya.

Aceh Terparah

Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo melaporkan perkembangan penanganan infrastruktur pascabencana di wilayah terdampak. Ia menyebut Provinsi Aceh menjadi daerah dengan tingkat kerusakan paling berat, terutama akibat banyaknya ruas jalan antarwilayah yang sebelumnya terputus total.

Beberapa wilayah seperti Aceh Tengah dan Kabupaten Bener Meriah sempat terisolasi karena akses darat tidak dapat dilalui. Namun, dalam beberapa hari terakhir, jalur tersebut mulai bisa ditembus, meski masih dengan keterbatasan.

“Terakhir yang belum bisa dimasuki itu Aceh Tengah dan Bener Meriah. Tapi kemarin sore sudah bisa tertembus, alhamdulillah, walaupun masih terbatas untuk kendaraan roda dua dan roda empat dengan penggerak 4x4. Logistik memang belum 100%,” kata Dody di Kantor Kementerian PU.

Untuk mempercepat pemulihan akses, Kementerian PU saat ini tengah membuka empat jalur alternatif menuju wilayah terdampak. Upaya tersebut dilakukan dengan menggandeng TNI mengingat kondisi medan yang berat dan rawan longsor susulan.

“Kami terus bekerja sama dengan TNI karena kondisi di lapangan memang cukup berat,” imbuhnya.

Dody menambahkan, seluruh jalur lintas kabupaten di Aceh kini telah terbuka, namun sejumlah jalan lintas kecamatan dan desa masih belum sepenuhnya bisa dijangkau. Data detail mengenai wilayah yang masih terisolasi terus dikoordinasikan dengan BNPB sebagai lembaga utama penanganan bencana. (FSY/SP)